Pendidikan

Banyak Laporan Masyarakat, Ombudsman Minta Evaluasi 4 Poin pada PPDB dan Sistem Zonasi 2019

Avatar
Written by Fatika Mutiara

Menanggapi banyaknya laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap PPDB, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan Kemendikbud evaluasi sistem. "Mempelajari sejumlah kasus dan laporan Masyarakat, Ombudsman RI memberikan tanggapan 4 poin evaluasi PPDB," ujarnya. Ahmad Suaedy, mengatakan pada 4 poin tersebut berkenaan dengan laporan ketidakpuasan masyarakat dan kesalahpahaman masyarakat tentang pendaftaran PPDB.

Ombudsman menyarankan agar pengaturan PPDB tahun ini pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 mengalami perbaikan. Di antaranya, pertama, pada tahun tahun sebelumnya Permendikbud tentang PPDB selalu terbit sebulan sebelum pelaksanaan PPDB sehingga menyulitkan daerah atau Pemprov & Pemkab/Pemkot untuk menyesuaikan dengan aturan baru. Sedangkan tahun ini Permendikbud itu sudah terbit setidaknya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Seharusnya waktu 6 (enam) bulan dapat digunakan untuk persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB dan perbedaannya dengan tahun tahun sebelumnya sehingga tidak menimbulkan keributan yang mendadak. Kedua, pada masalah sistem zonasi juga telah menampung aspirasi kondisi daerah daerah tertentu karena tidak meratanya jumlah sekolah di berbagai daerah. Menurut Ombudsman, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian sejauh tidak menyimpang dari tujuan utama zonasi, yaitu pemerataan pendidikan dan penghapusan sistem favouritisme.

Ombudsman menilai, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga masih menimbulkan kesalahpahaman di tengah tengah masyarakat. Dijelaskan Ahmad, dalam hal ini Kemendikbud juga kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem Zonasi, sehingga beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut. Menurut Ahmad, Kemendikbud seharusnya tegas dalam menegakkan aturan tentang sistem zonasi, tetapi juga komunikatif dengan masyarakat dan Kementrian Dalam Negeri serta Pemerintahan Daerah sehingga, imbuhnya, tujuan yang baik dalam penerapan zonasi tersebutakan dipahami oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Ombudsman menilai hal itu lebih disebabkan karena kesalahpahaman masyarakat bahwa seolah seolah siapa yang paling duluan membawa berkas ke sekolah akan diterima. Diakui Ahmad, pihaknya menyesalkan terjadinya kesalahpahaman tersebut. "Pendaftaran sekolah seharusnya telah dilakukan dengan sistem daring yang telah diatur sesuai dengan zonasinya. Berkas calon siswa dibawa ke sekolah dalam rangka verifikasi data, bukan untuk pendaftaran siapa yang paling duluan," jelasnya.

Menurut pihaknya, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan daerah provinsi dan kab/kota serta sekolah di semua daerah hendaknya lebih gencar memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai PPDB. Menurut Ahmad, disadari bahwa mentalitas masyarakat dalam favoritisme sekolah masih kuat, sehingga pemerintah secara keseluruhan khususnya Kemendikbud dan Kemendagri agar bekerjasama lebih koordinatif untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Ia menjelaskan, mentalitas favoritisme terutama disebabkan karena kurangnya persebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh pelosok Indonesia sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan bagi putra putrinya.

Ombudsman RI mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan namun pemerintah perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih kongkrit di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat secara keseluruhan juga perlu bekerjasama lebih koordinatif dengan pemerintah daerah dalam usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan tersebut.

About the author

Avatar

Fatika Mutiara

Jika Anda melakukan sesuatu yang baik, setelah beberapa lama, tanpa anda pernah merasakannya, anda akan mulai untuk pamer. Setelah itu, anda tidak akan pernah dipandang baik lagi.

Leave a Comment