Nasional

Revisi Undang-Undang KPK Rentan Didugat ke MK

Avatar
Written by Fatika Mutiara

Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai Undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mudah digugat ke Mahkamah Konstitusi ( MK) bila revisi yang dilakukan saat ini kemudian disahkan menjadi Undang undang. Alasannya pembahasan tersebut cacat formil. "Kalau memang ada masalah, ini (revisi UU KPK) walaupun sekarang tidak dibawa ke MK maka suatu saat orang akan kemudian mengujinya ke MK melalui uji formil ya," kata Feri usai diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, (8/9/2019).

Cacat formil yang dimaksud yakni pengajuan revisi tidak memenuhi Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang undangan. Dalam peraturan tersebut undang undang yang direvisi harus terlebih dahulu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. "Jadi tidak muncul tiba tiba lalu direvisi," katanya.

Revisi yang dilakukan saat ini menurut Feri akan sia sia, karena hasil revisinya akan dibatalkan MK nantinya. Terkecuali menurutnya, bila Mahkamah Konstitusi telah diskenariokan mendukung revisi. "Nah saya menebak kalau ternyata MK juga sudah diatur oleh anggota DPR, oleh Parpol maka ini semua akan menjadi drama yang sempurna untuk mematikan KPK suatu saat nanti," katanya.

Karena itu sebaiknya menurut Feri, DPR menunda revisi yang telah disepakati sebagai usul DPR tersebut. Atau bahkan membatalkannya sesuai dengan desakan publik. "Semestinya DPR menunda atau bahkan sama sekali menghapuskan dari memori mereka untuk membuat perubahan UU KPK," katanya.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, pada kamis,(5/9/2019). Dalam draf revisi UU KPK yang cenderung senyap ini, terdapat enam poin revisi. Pertama terkait kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.

Pegawai KPK nantinya akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang Undang ASN. Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan. Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan KPK sedang berada di ujung tanduk. Penyataan tersebut menyikapi munculnya inisiatif DPR terkait revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Agus membeberkan 9 poin dalam draf revisi UU tersebut yang bakal melemahkan dan bahkan melumpuhkan KPK secara lembaga dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sembilan poin tersbut di antaranya terancamnya independensi KPK, dibatasinya penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber penyelidik dan penyidik, dan penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Poin lainnya yang dinilai akan melumpuhkan kerja KPK adalah tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK, dipangkasnya kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan serta dihilangkannya kewenangan kewenangan strategis pada proses penuntutan. "Sembilan Persoalan di draf RUU KPK berisiiko melumpuhkan Kerja KPK," ujar Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Berikut 9 poin dalam draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK: • KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun • KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat

• Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan • Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya • Selama ini penyadapan seringkali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK

• Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara tertutup. Sehingga bukti bukti dari Penyadapan sangat berpengaruh signifikan dalam membongkar skandal korupsi • Penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan. Padahal dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu yang lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang • Polemik tentang Penyadapan ini semestinya dibahas secara komprehensif karena tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan melakukan Penyadapan

• DPR memperbesar kekuasaannya yang tidak hanya memilih Pimpinan KPK tetapi juga memilih Dewan Pengawas • Dewan pengawas menambah panjang birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin Dewan Pengawas, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan • Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan Penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS

• Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bagi KPK dapat mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri • Lembaga lembaga KPK di beberapa negara di dunia telah menerapkan sumber terbuka Penyidik yang tidak harus dari kepolisian, seperti: CPIB di Singapura, ICAC di Hongkong, MACC di Malaysia, Anticorruption Commision di Timor Leste, dan lembaga antikorupsi di Sierra Lone • Selama ini proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan KPK sudah berjalan efektif dengan proses rekruitmen yang terbuka yang dapat berasal dari berbagai sumber

• KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan Penuntutan Korupsi • Hal ini beresiko mereduksi independensi KPK dalam menangani perkara dan akan berdampak pada semakin banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat penanganan perkara • Ketentuan yang sebelumnya diatur di Pasal 11 huruf b UU KPK tidak lagi tercantum, yaitu: mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat

• Padahal pemberantasan korupsi dilakukan karena korupsi merugikan dan meresahkan masyarakat dan diperlukan peran masyarakat jika ingin pemberantasan korupsi berhasil • Pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses Penyelidikan • KPK tidak lagi bisa mengambil alih Penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK

• Pelarangan ke luar negeri • Meminta keterangan perbankan • Menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi

• Meminta bantuan Polri dan Interpol • Pelaporan LHKPN dilakukan di masing masing instansi, sehingga hal ini akan mempersulit melihat data kepatuhan pelaporan dan kewajaran kekayaan Penyelenggara Negara • Posisi KPK direduksi hanya melakukan kooordinasi dan supervisi

• Selama ini KPK telah membangun sistem dan KPK juga menemukan sejumlah ketidakpatuhan pelaporan LHKPN di sejumlah institusi.

About the author

Avatar

Fatika Mutiara

Jika Anda melakukan sesuatu yang baik, setelah beberapa lama, tanpa anda pernah merasakannya, anda akan mulai untuk pamer. Setelah itu, anda tidak akan pernah dipandang baik lagi.

Leave a Comment