Metropolitan

Tim Terpadu Penertiban Lahan Proyek Kampus UIII Kembali Gelar Dialog dengan Warga Cisalak

Avatar
Written by Fatika Mutiara

Tim Terpadu Penertiban Lahan Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) kembali menggelar dialog dengan warga yang saat ini menempati lahan milik Kementerian Agama di Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Senin (11/11/2019). Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdiany mengatakan, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, Tim Terpadu memberi waktu kepada warga yang masih menempati lahan tersebut untuk membongkar sendiri bangunannya. "Hari ini tadinya kami akan melakukan penertiban, hanya saja mereka (warga) ingin ada ruang dialog terlebih dahulu, kami akomodir itu. Atas saran dari Kapolres (Depok) dan Kuasa Hukum Kemenag kami menerima ruang dialog dari mereka," sebut Linda.

Linda menjelaskan, dalam dialog bersama warga pihaknya mendapati temuan bahwa mereka yang sebelumnya menolak ketentuan dalam Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, kini meminta agar diakomodir seperti yang tercantum dalam Perpres. "Kita ingin mendengar sebenarnya mengapa mereka tidak ingin ditertibkan, ternyata mereka yang dulunya tidak tunduk pada ketentuan Perpres kini ingin balik di appraiser (dinilai) seperti teman teman (warga terdampak) yang lainnya," ujar Linda. Namun, dia menyatakan penilaian sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena proyek tersebut telah berjalan.

Warga yang sebelumnya dengan sukarela dilakukan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pun kini telah menerima ganti uang santunan atau kerahiman. Selain itu juga dibantu untuk sewa tempat tinggal di lokasi lain. Karena dianggap sudah melanggar, warga yang menempati lahan Kemenag dianggap tidak memenuhi kriteria Perpres. Dia menempati lahan yang bukan haknya, itu kan pelanggarannya di situ. Lain halnya dengan rekan rekan yang lain, dimana mereka juga menempati, menggarap tapi kemudian tunduk pada Perpres, itu diberikan santunan. Kalau ini ditawati nggak mau, ya sudah, berarti dilaksanakan penertiban," sebutnya.

Tim Hukum Kementerian Agama Drs. Misrad SH. MH menuturkan, sebelum menggelar penertiban pihaknya telah melakukan sosialisasi sesuai standar oprasional prosedur (SOP) penertiban lahan UIII. Pihaknya menegaskan tidak menggunakan kekerasan sesuai protap dari pihak berwajib yang menjadi bagian dari tim penertiban tersebut. "Tidak ada pelanggaran HAM, dari awal kita melalui prosedur yang baik, sesuai dengan Protab dari Satpol PP, Protap dari Polri dan Protap dari TNI," ujar Misrad.

Dia menjelaskan, mengacu pada SOP, Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan telah disampaikan kepada warga pada 5 September 2019 lalu, kemudain diberikan Surat Peringatan Pertama atau SP1 pada 11 September, dan berturut turut SP2 pada 21 September, SP3 pada 1 November 2019. Setelah melalui rangkaian sosialisasi tersebut, barulah pada 4 November 2019 disampaikan Surat Pemberitahuan Pembongkaran, dilanjut dengan Sosialisasi Lisan Pembongkaran Bangunan pada area kerja PT Wika dan PT Adhi Karya yang menggarap pembangunan kampus UIII tersebut. Misrad menambahkan, pihaknya bersama Tim Kuasa Hukum Kementerian Agama RI menegaskan beberapa warga yang bangunannya telah ditertibkan dan memenuhi syarat telah memperoleh kerahiman dan dibiayai untuk menyewa tempat tinggal di lokasi lain selama satu tahun.

"Ketika ada yang bilang pengungsi tinggal di tenda tenda, itu tidak ada satu pun pengungsi tinggal di tenda tenda, atau mereka yang ditertibkan tidak ada satu pun yang tinggal di tenda, bahkan kemarin ada yang langsung kita kontrakkan," terangnya. Sebelumnya pihak Kementerian Agama telah berkonsultasi dengan Komnas HAM terkait duduk peraoalan tersebut, dan membuahkan hasil nama nama 25 kepala keluarga yang telah diverifikasi untuk kemudian diberikan santunan. Ke 25 nama tersebut kini tengah menunggu pencairan santunan dan bangunannya belum ditertibkan hingga santunan diterima.

"Yang sedang menunggu SK penerima santunan ada 25 orang, yang sedang diverifikasi ada 24 orang, dan itu tidak akan ditertibkan sampai mereka mendapatkan uangnya," tandas Misrad. Penertiban tahap satu pembangunan Kampus UIII tersebut mencakup area seluas 142,5 ha dengan status BMN atas nama Kementerian Agama RI. Semula lahan tersebut atas nama Departemen Penerangan RI Cq. RRI dengan sertifikat hak pakai No. 001/Cisalak tahun 1981. Sementara itu, warga yang mengakui tanah teraebut dengan Eligendom Verponding No.448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot di atas lahan tersebut, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

About the author

Avatar

Fatika Mutiara

Jika Anda melakukan sesuatu yang baik, setelah beberapa lama, tanpa anda pernah merasakannya, anda akan mulai untuk pamer. Setelah itu, anda tidak akan pernah dipandang baik lagi.

Leave a Comment