Setelah kabinetnya bekerja sekitar setahun, Presiden Joko Widodo menyebut soal reshuffle (perombakan) kabinet. Namun belum jelas, menteri apa saja yang bakal terkena reshuffle kabinet. Belakangan, banyak yang bertanya tanya, mengapa hingga kini Presiden Joko Widodo belum melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada tahun pertama di periode kedua pemerintahannya?
Publik kemudian membandingkan saat Jokowi menjabat sebagai Presiden RI periode 2014 2019. Saat itu reshuffle kabinet berlangsung saat usia pemerintahan belum genap setahun. Mulanya Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi menanyakan alasan Jokowi tak merombak kabinet meskipun merasa kesal, karena para menterinya dinilai tak bekerja optimal menangani pandemi Covid 19.
Terkait hal ini, Jokowi mengungkapkan alasannya. Jokowi beralasan tetap mempertahankan personel di kabinetnya lantaran memiliki kinerja tim yang lebih bagus dibandingkan periode 2014 2019. "Performa dari para menteri ini kan kerja tim. Bukan kerja individu individu. Ya ini lebih baik kalau dilihat dari kerja tim ya lebih baik," kata Jokowi dalam acara Rosi yang tayang di Kompas TV, Senin (16/11/2020).
Ia sebelumnya sempat mengancam akan melakukan reshuffle lantaran kinerja beberapa menterinya kurang optimal di tengah pandemi Covid 19, terutama dalam hal realisasi anggaran. Namun hingga kini ancaman tersebut tak kunjung nyata. Saat ditanya Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi ihwal alasan belum juga merombak kabinet, Jokowi menjawab ada peningkatan kinerja dari para menterinya setelah ditegur. Hal itu terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III dibandingkan kuartal II.
"Ya kalau dari angka angka, memang di kuartal III ini tumbuh ekonomi kita 3,49% dari kuartal sebelumnya 5,32%. Artinya lebih baik. Angka 3,49% itu didukung oleh konsumsi pemerintah yang tinggi," lanjut Jokowi. Adapun isu reshuffle terlontar saat Jokowi meradang kepada para menteri jajarannya karena tak puas dengan kinerja mereka. Kemarahan Presiden Jokowi diketahui melalui sebuah video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020), 10 hari setelah rapat digelar.
Dalam video tersebut, Presiden Jokowi tampak menegur para pembantunya. Ia mengancam akan mengganti menteri yang kinerjanya selama masa pandemi ini buruk. Presiden Jokowi menilai, para menterinya itu tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid 19. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana mana saya," ucap Presiden Jokowi.
Beberapa waktu lalu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti telah menyampaikan evaluasinya tehadap pemerintahan Jokowi Ma’ruf. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam satu tahun ini. Aisah pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.
"Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah sah saja, justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang memumpuni," papar Aisah dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Aisah menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya pada individu menterinya saja, tetapi perlu mengatasi persoalan sistem kabinetnya atau sistem kerjanya selama ini. "Antara menteri satu dengan menteri lainnya suka tidak sama, misalnya saat dilarang pulang kampung. Ini problem koodinasi yang harus dipecahkan, agar empat tahun ke depan lebih efektif bekerja," papar Aisah.
Aisah juga melihat beberapa menteri tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) secara maksimal dalam satu tahun ini. "Setengah dari menteri juga tidak memiliki latar belakang dekat dengan birokrasi pemerintahan. Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja," ucapnya. Sementara, pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle kabinet untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.
Hal itu disampaikan Umam menanggapi kinerja Presiden Jokowi selama setahun pertama di periode keduanya. "Lakukan perombakan kabinet (cabinet reshuffle) secepatnya untuk melakukan perbaikan cepat di sektor sektor yang dianggap lemah. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2020). Ia menambahkan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dikonformasi oleh survei Litbang Kompas (Oktober) yang menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap pemerintah menembus angka sekitar 52,5 persen (46,3 persen tidak puas dan 6,2 persen sangat tidak puas).
Karena itu, menurut dia, Presiden Jokowi sebagai nakhoda pemerintahan harus menghentikan tren negatif tersebut. Jokowi juga diharapkan membuka ruang komunikasi politik dengan publik untuk tetap bisa memenuhi harapan masyarakat. Ia menilai, Jokowi terlihat semakin berjarak dengan masyarakat selama setahun memimpin roda pemerintahannya di periode kedua.
Akibatnya, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi dan protes, baik berskala sedang maupun besar.
